Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan platform teknologi pemerintah Indonesia (GovTech) bernama INA Digital pada acara peluncuran di Istana Negara di Jakarta, Senin.
Presiden menegaskan, INA Digital, platform pelayanan pemerintah terintegrasi berbasis digital, termasuk portal nasional dan layanan terkait infrastruktur, sangat penting untuk menyederhanakan birokrasi pemerintahan dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.
“Kita perlu memperkuat infrastruktur publik digital kita – semacam ‘jalan tol’ untuk digitalisasi pelayanan publik kita. Kita juga perlu memperkuat GovTech kita melalui satu portal terintegrasi bernama INA Digital,” kata Jokowi.
Presiden mengatakan, INA Digital mencerminkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang mudah dan aksesibel, serta tidak membebani rakyat.
“Indikator kita harusnya kepuasan, manfaat, dan kemudahan akses yang dinikmati warga,” tandasnya.
Ia menyoroti bahwa suatu kementerian memiliki lebih dari 500 aplikasi daring yang berbeda, seraya menarik perhatian pada tren bahwa platform daring baru dikembangkan setiap kali menteri, gubernur, atau kepala kantor daerah baru mulai menjabat.
Oleh karena itu, platform digital pelayanan publik berupaya mengintegrasikan hingga 27 ribu aplikasi atau platform online berbeda yang dikembangkan oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kata Presiden.
“Mulai tahun ini, berhenti membuat aplikasi baru, berhenti membuat platform baru. Hentikan!” dia berkata.
Integrasi layanan publik ke platform INA Digital juga akan membantu pemerintah menghemat anggaran hingga Rp6,2 triliun (US$388,11 juta) yang sebelumnya dialokasikan untuk pengembangan aplikasi online baru, jelasnya.
“Kita selalu berorientasi pada proyek-proyek baru. Hal ini perlu kita hentikan dan jangan sampai terjadi lagi,” tegas Jokowi.
Pasca peluncuran INA Digital, pemerintah akan mengintegrasikan ribuan aplikasi online yang dioperasikan kementerian dan lembaga. Pemerintah menargetkan interoperabilitas layanan publik melalui INA Digital tercapai pada September 2024.